Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Suhendra

WARTABARITO.ID, Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Suhendra, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mendorong pemerintah daerah memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan tepat sasaran, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Suhendra, evaluasi program pembangunan yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah harus menjadi momentum untuk memperbaiki pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barito Utara.

Hal tersebut berkaitan dengan kegiatan entry meeting bersama BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung di Aula C Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara, Selasa (13/10/2026).

Ia menilai, penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan alokasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama keluarga yang masih membutuhkan dukungan untuk meningkatkan taraf hidup.

“Program penanggulangan kemiskinan harus berorientasi pada hasil. Yang terpenting bukan hanya kegiatan terlaksana atau anggaran terserap, tetapi bagaimana masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung,” ujarnya.

Suhendra menegaskan, koordinasi antarperangkat daerah perlu diperkuat agar program yang dijalankan lebih terarah dan tidak tumpang tindih. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan harus saling mendukung untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan.

Ia juga menyoroti pentingnya penggunaan data yang akurat dan terverifikasi dalam menentukan sasaran program. Menurutnya, ketepatan data menjadi salah satu faktor penting agar bantuan dan intervensi pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, Suhendra mendorong agar setiap perangkat daerah memiliki indikator keberhasilan yang jelas sehingga pelaksanaan program dapat dievaluasi secara berkala. Dengan cara tersebut, pemerintah dapat mengetahui program yang sudah berjalan efektif maupun kegiatan yang masih membutuhkan perbaikan.

Ia berharap keterlibatan BPKP dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program sekaligus memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran pembangunan.

“Setiap program harus memiliki target yang jelas dan dapat diukur. Jika ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, segera lakukan perbaikan agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Suhendra menambahkan, upaya menekan angka kemiskinan juga perlu didukung program yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan semakin terbukanya kesempatan bagi warga untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama seluruh perangkat daerah terus memperkuat sinergi dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan secara konsisten dan berkelanjutan.

Dengan perencanaan yang matang, pengawasan yang baik, serta pelaksanaan program yang tepat sasaran, upaya menurunkan angka kemiskinan dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barito Utara diharapkan dapat berjalan lebih optimal.(jes)