PIMPIN RAPAT-Bupati H Shalahuddin didampingi Sekda Barito Utara Muhlis, Asisten II Bidang Perekonomian, serta Asisten III Bidang Administrasi Umum saat memimpin rapat terkait masalah program kegiatan tahun 2026 dan anggaran, di aula Setda Lantai I, Senin (12/1/2026).(foto:WB)

WARTABARITO.ID, Muara Teweh – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin memimpin rapat bersama para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang digelar di Aula Setda Lantai I, Senin (12/1/2026). Dalam rapat tersebut, Bupati menekankan pentingnya penyerapan anggaran, kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi Monitoring Center for Prevention (MCSP) sebagai tolok ukur kinerja pemerintahan dan kepercayaan publik.

Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara Drs. Muhlis, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bahrum F. Girsang, serta Asisten III Bidang Administrasi Umum H. Yaser Arapat. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa ketiga indikator tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari banyaknya program yang direncanakan, tetapi juga dari kemampuan merealisasikan anggaran secara tepat waktu, akuntabel, dan sesuai aturan. “Penyerapan anggaran, opini pengelolaan keuangan, serta MCSP merupakan cerminan kinerja pemerintah daerah. Ini berpengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat,” ujar Bupati.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan sejumlah agenda strategis ke depan, termasuk rencana keikutsertaannya dalam kegiatan ESQ bersama Rigi Manjar di Jakarta. Ia meminta OPD yang ikut agar memanfaatkan momentum tersebut dengan menjadwalkan pertemuan bersama kementerian terkait guna membahas program-program prioritas daerah.

Salah satu fokus pembahasan adalah rencana pembangunan Jembatan Hasan Basri II yang direncanakan melalui skema konsorsium. Bupati meminta agar Pemerintah Kabupaten Murung Raya, termasuk Bupati dan Wakil Bupati beserta perangkat daerah terkait, dapat dilibatkan dan diundang dalam pertemuan bersama di Jakarta.

Bupati menjelaskan bahwa usia teknis Jembatan Hasan Basri I diperkirakan tersisa sekitar 9 hingga 11 tahun, sehingga persiapan pembangunan jembatan pengganti harus dilakukan sejak sekarang. Ia menekankan agar perencanaan Jembatan Hasan Basri II mengutamakan fungsi, kekuatan struktur, serta tidak mengganggu operasional jembatan yang sudah ada.

“Tidak perlu desain yang mewah. Yang utama adalah fungsi dan daya dukungnya, termasuk bentang tengah sekitar 150 hingga 200 meter dengan clearance yang memadai untuk aktivitas angkutan,” jelasnya.

Terkait pendanaan, Bupati menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Hasan Basri II tidak akan dibebankan pada APBD Barito Utara. Pemerintah daerah berperan pada aspek teknis, perencanaan, dan supervisi, sementara pembiayaan dilakukan melalui skema konsorsium sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, Bupati juga mendorong percepatan pembangunan Bendungan Joloi yang telah memiliki studi kelayakan dan detail engineering design serta masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Bendungan tersebut dinilai sangat penting untuk pengendalian banjir yang kerap melanda Barito Utara hingga beberapa kali dalam setahun.

“Kita harus proaktif mendorong pembangunan Bendungan Joloi ke kementerian terkait, dengan Barito Utara sebagai penggerak bersama Murung Raya dan daerah sekitar,” tegasnya.

Menutup rapat, Bupati meminta seluruh OPD menindaklanjuti arahan yang telah disampaikan secara sungguh-sungguh, terencana, dan terukur, demi mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Barito Utara.(jes)