SERAHKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI- Anggota DPRD Barito Utara ZH. Parmana Setiawan saat menyerahkan pedapat akhir fraksi kepada Ketua DPRD Barito Utara.

WARTABARITO.ID, Muara Teweh – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Meski menerima Raperda tersebut, Fraksi PKB memberikan sejumlah catatan penting, terutama terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), optimalisasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), pemerataan pembangunan, serta percepatan realisasi belanja daerah.

Sikap tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Barito Utara, H. Parmana Setiawan, dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 di Gedung DPRD Barito Utara, Kamis (17/9/2026).

Parmana mengatakan, Fraksi PKB mengapresiasi Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026.

Menurutnya, berbagai penyesuaian belanja dalam perubahan APBD harus diarahkan untuk mendukung kebutuhan pemerintahan, penyelesaian kegiatan tahun jamak, kewajiban pekerjaan yang telah berjalan, serta pemenuhan belanja wajib sesuai ketentuan.

Namun, Fraksi PKB meminta agar penyelesaian kewajiban pekerjaan dilakukan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami meminta agar penyelesaian kewajiban tersebut tetap dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, didukung dokumen yang lengkap, serta menjamin bahwa pemerintah daerah memperoleh hasil pekerjaan sesuai dengan kewajiban yang telah dibayarkan,” tegas Parmana.

Sorotan utama Fraksi PKB diarahkan pada kondisi Karhutla yang dinilai semakin membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.

Parmana menyebut Karhutla telah terjadi di hampir setiap kecamatan sehingga diperlukan penanganan yang lebih cepat, terpadu dan terukur. Karena itu, pemerintah daerah didorong mengoptimalkan BTT sebesar Rp10 miliar untuk mendukung penanganan Karhutla sejak dini.

“Fraksi PKB mendorong Pemerintah Daerah untuk penguatan sinergi lintas sektor dalam penanganan Karhutla, karena Karhutla yang terjadi di Kabupaten Barito Utara sudah sangat mengkhawatirkan, sekarang ini Karhutla sudah merambah hampir di setiap kecamatan,” ujarnya.

Ia menegaskan, keberadaan anggaran BTT harus benar-benar dimanfaatkan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat respons di lapangan, sehingga titik api dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan berdampak terhadap masyarakat.

“Fraksi PKB berharap dengan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10 miliar bisa dioptimalkan Pemerintah Daerah untuk penanganan sejak dini agar kebakaran tidak semakin meluas. DPRD selalu siap mendukung penambahan anggaran untuk penanganan Karhutla dan kabut asap,” tegas Parmana.

Selain persoalan Karhutla, Fraksi PKB juga meminta pemerintah daerah memastikan pembangunan berlangsung merata hingga ke kecamatan dan desa. Perhatian tersebut mencakup pemenuhan akses jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, jaringan komunikasi dan pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, Fraksi PKB mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada jumlah proyek, tetapi juga memastikan kualitas, ketepatan waktu, manfaat dan keberlanjutan hasil pembangunan.

Fraksi PKB juga mendorong penguatan sektor pendidikan dan kesehatan serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendataan potensi daerah, optimalisasi aset, peningkatan kualitas pelayanan dan pemanfaatan digitalisasi.

Dengan berbagai catatan dan rekomendasi tersebut, Fraksi PKB menyatakan menerima Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 beserta lampirannya untuk ditetapkan menjadi Perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(jes)