Anggota DPRD Barito Utara H. Al Hadi

WARTABARITO.ID, Muara Teweh – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, H. Al Hadi, mendesak Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk memperketat pengawasan penggunaan anggaran infrastruktur menjelang pertengahan tahun 2026. Desakan ini disampaikan menyusul masih ditemukannya sejumlah proyek jalan dan jembatan di wilayah Kecamatan Teweh Tengah yang dinilai tidak sesuai spesifikasi teknis.

H. Al Hadi menyampaikan hal tersebut saat meninjau langsung sejumlah ruas jalan di Kelurahan Lanjas, Jumat (23/1/2026). Ia mengaku menerima laporan dari masyarakat terkait kualitas pengerjaan yang dinilai asal jadi serta dugaan penggunaan material di bawah standar.

“Kami di DPRD mendorong agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) lebih serius dalam melakukan pengawasan melekat. Jangan sampai anggaran miliaran rupiah yang sudah dialokasikan justru menghasilkan infrastruktur yang rapuh dan tidak bertahan lama,” tegas H. Al Hadi.

Ia menambahkan, DPRD akan memanggil mitra kerja terkait dalam waktu dekat untuk meminta klarifikasi serta membuka ruang evaluasi bersama inspektorat daerah. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proyek harus menjadi prioritas utama, terutama menjelang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.

“Ini bukan soal mencari kesalahan, tetapi memastikan uang rakyat benar-benar memberikan manfaat maksimal. Jika ada indikasi penyimpangan, kami tidak segan merekomendasikan tindakan tegas,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, H. Al Hadi juga menyoroti lambatnya progres pembangunan jembatan penghubung antar desa yang hingga saat ini belum memasuki tahap konstruksi meski sudah memasuki akhir Januari. Ia meminta agar kontraktor pelaksana diberikan teguran tertulis.

“Masyarakat di wilayah timur Sungai Barito sangat bergantung pada akses ini. Setiap hari mereka harus memutar jauh. Kami minta ada percepatan,” imbuhnya.

Politisi yang duduk di Komisi II DPRD Barito Utara ini berharap agar tahun 2026 menjadi momentum perbaikan tata kelola infrastruktur. Ia juga mengingatkan agar jangan sampai ada proyek yang mangkrak menjelang tahapan Pilkada Serentak mendatang.

“Kami akan kawal terus. DPRD berkomitmen memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pembangunan benar-benar dirasakan rakyat,” pungkas H. Al Hadi.

Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui APBD 2026 mengalokasikan dana lebih dari Rp200 miliar untuk sektor infrastruktur, mencakup peningkatan jalan, drainase, dan jembatan di 10 kecamatan.(jes)