RAPAT BERSAMA DIREKTUR RSUD-Bupati Bupati H Shalahuddin didampingi Sekda Drs Muhlis, Asisten II Bahrum P Girsang, kepala perangkat daerah melaksanakan rapat bersama dengan Direktur RSUD dan jajaran terkait adanya rehab RSUD Muara Teweh di ruang Direktur, Selasa (21/4/2026).(foto:WB)

WARTABARITO.ID, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara akan menerapkan kebijakan selektif pemberian izin belajar bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan RSUD Muara Teweh. Bupati H. Shalahuddin menginstruksikan agar tenaga kesehatan hanya dikirim ke perguruan tinggi unggulan seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Kebijakan ini diumumkan usai memimpin rapat bersama Direktur RSUD Muara Teweh dan jajaran, di ruang direktur rumah sakit, Selasa (21/4/2026). Rapat yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, Asisten II Bahrum P. Girsang, serta Kepala Dinas PUPR M. Iman Topik itu membahas percepatan rehabilitasi dan peningkatan layanan rumah sakit.

Bupati menilai kesenjangan kualitas antara tenaga medis di daerah dengan di kota besar terjadi karena minimnya akses terhadap kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan. “Di kota besar, seminar hampir setiap hari. Dokter terus mendapatkan ilmu baru. Ini yang membuat mereka berkembang lebih cepat,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengarahkan setiap ASN kesehatan yang mengikuti tugas belajar agar memilih kampus-kampus terbaik nasional. “Kita batasi izin belajar hanya ke UI, UGM, ITB. Tidak ke yang lain. Ini untuk mengejar ketertinggalan kita,” tegas Shalahuddin.

Selain soal SDM, rapat juga menyoroti kesiapan infrastruktur pendukung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang tengah direhabilitasi. Bupati memastikan sistem Mechanical, Electrical, and Plumbing (MEP) harus berfungsi optimal sebelum proyek selesai. “Jangan sampai infrastruktur baru tapi sistem dasar seperti listrik dan pipanisasi bermasalah,” katanya.

Lebih lanjut, Shalahuddin mengungkapkan bahwa Kabupaten Barito Utara masuk dalam lima daerah prioritas pengembangan layanan kesehatan di Kalimantan Tengah, bersama Palangka Raya, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, dan Kapuas. “Ini peluang besar. Hal yang mustahil bisa kita wujudkan asal konsisten bekerja bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, ia juga mengingatkan bahwa tuntutan masyarakat sejatinya sederhana: kemudahan akses pendidikan, layanan kesehatan yang baik, dan lapangan kerja. “Itu yang harus kita jawab melalui pembenahan RSUD ini,” tutupnya.(jes)