Bupati Barito Utara: RKPD 2027 Harus Jadi Aksi Nyata, OPD Wajib Lapor Progres Tiap Triwulan

WARTABARITO.ID, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara resmi menutup rangkaian Forum Perangkat Daerah (FPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui agenda stressing yang digelar di Aula Bappedarida, Muara Teweh, Jumat (13/2/2026).
Arahan Bupati Barito Utara H. Shalahuddin disampaikan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Drs. H. Ardian, di hadapan staf ahli, asisten sekda, kepala perangkat daerah, insan pers, serta undangan yang hadir.
Dalam stressing tersebut, Bupati mengapresiasi seluruh peserta forum atas gagasan dan usulan strategis yang telah disepakati dalam penyempurnaan RKPD 2027.
Bupati menegaskan, Tahun 2027 merupakan tahun eksekusi, khususnya untuk implementasi program unggulan “11.12 GASPOL”. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memastikan pelaksanaan program berjalan tepat waktu.
“Komitmen yang telah dibangun harus diwujudkan dalam aksi nyata dan terukur. Laporan kemajuan wajib disampaikan setiap triwulan, tanpa toleransi keterlambatan,” tegasnya.
Selain itu, Bupati menekankan pentingnya integrasi program lintas perangkat daerah. Pembangunan infrastruktur, kata dia, harus mendukung sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pendidikan vokasi juga diharapkan selaras dengan kebutuhan industri dan UMKM.
Sementara itu, Dinas Kesehatan diminta memperkuat koordinasi dengan Dinas Sosial, terutama dalam penanganan kesehatan masyarakat dan penurunan angka stunting.
Dalam aspek pengelolaan anggaran, Bupati menegaskan prinsip efisiensi dan efektivitas sebagai hal yang tidak bisa ditawar. Program yang tidak memiliki outcome yang jelas tidak akan disetujui.
“Tidak ada ruang bagi program tanpa hasil yang jelas dan terukur,” tegasnya.
Lebih lanjut, setiap OPD didorong menghadirkan minimal satu inovasi terobosan (breakthrough) dalam RKPD 2027, dengan memanfaatkan teknologi serta melibatkan masyarakat secara kreatif. OPD yang dinilai paling inovatif akan mendapatkan apresiasi khusus.
Pengawasan pelaksanaan program, lanjutnya, akan dilakukan secara berkala maupun mendadak untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana. Kepala OPD juga ditegaskan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas keberhasilan program di bidangnya masing-masing.
Melalui stressing tersebut, Pemkab Barito Utara menegaskan komitmen agar RKPD 2027 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi menjadi pedoman kerja yang menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.(jes)




Tinggalkan Balasan