ENTRY MEETING BERSAMA BPKP – Asisten II Setda Barito Utara, Bahrum F. Girsang, memimpin entry meeting bersama BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Aula C Setda Barito Utara, Selasa (13/10/2026).(foto: WB)

WARTABARITO.ID, Muara Teweh – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan tepat sasaran. Setiap program harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Barito Utara, Bahrum F. Girsang, saat memimpin entry meeting bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Aula C Setda Barito Utara, Selasa (13/10/2026).

Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah melalui program yang terencana, terukur, dan saling terintegrasi.

Menurutnya, upaya mengurangi kantong-kantong kemiskinan harus berorientasi pada perubahan kondisi kehidupan masyarakat. Hal itu mencakup peningkatan pendapatan keluarga, perluasan kesempatan kerja, akses pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dasar.

“Penurunan jumlah kantong kemiskinan tidak boleh hanya menjadi angka dalam laporan atau capaian administratif semata. Kita harus memastikan adanya perubahan nyata di tengah masyarakat,” tegasnya dalam amanat yang disampaikan Bahrum F. Girsang.

Bupati juga meminta setiap kepala perangkat daerah memahami dan mampu menjelaskan kontribusi instansinya dalam mendukung penurunan kemiskinan. Program yang belum tepat sasaran harus diperbaiki, sedangkan kegiatan yang tumpang tindih perlu diselaraskan agar penggunaan anggaran lebih efektif.

Selain itu, pemerintah daerah harus memastikan data kemiskinan tersedia secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut meliputi kondisi masyarakat miskin, alokasi dan realisasi anggaran, penerima manfaat, hingga ketersediaan fasilitas dasar seperti jalan, air bersih, pendidikan, kesehatan, dan sanitasi.

Menurut Bupati, data yang valid menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan dan menetapkan prioritas pembangunan. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat yang belum tertangani dapat segera diidentifikasi dan menjadi perhatian dalam penyusunan program berikutnya.

Melalui entry meeting bersama BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Pemkab Barito Utara diharapkan dapat memperkuat evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah.

Bupati menegaskan, sinergi antarperangkat daerah harus terus diperkuat agar setiap kebijakan pembangunan menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dengan program yang tepat sasaran, data yang akurat, serta pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, Pemkab Barito Utara menargetkan upaya penurunan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.(jes)