TPAKD Wilayah Timur Kalteng 2026: OJK Dorong Kolaborasi Perbankan-Pemda Percepat Inklusi Keuangan

Deputi Kepala OJK Kalteng, Andrianto Suhada saat menyampaikan sambutan.
WARTABARITO.ID, Muara Teweh – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk memperluas akses keuangan daerah melalui penguatan sinergi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Deputi Kepala OJK Kalteng, Andrianto Suhada, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi TPAKD Wilayah Timur Semester I Tahun 2026 yang digelar di Aula Setda Lantai I, Selasa (2026).
Dalam sambutannya, Andrianto menyebut TPAKD sebagai wadah strategis untuk menyelaraskan program antara pemerintah daerah, sektor perbankan, dan mitra strategis lainnya. Menurutnya, kolaborasi yang erat menjadi kunci utama dalam mendorong akses keuangan yang lebih luas dan merata di wilayah Kalteng bagian timur.
“Literasi dan inklusi keuangan bukan lagi sekadar agenda nasional, melainkan telah menjadi prioritas global. Dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), 13 di antaranya berkaitan erat dengan inklusi keuangan, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Andrianto.
Ia juga mengingatkan bahwa berbagai forum internasional, termasuk G20, APEC, OECD, dan ASEAN, menjadikan inklusi keuangan sebagai pilar utama pembangunan. Saat ini, TPAKD telah terbentuk di 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Untuk memastikan program berjalan terarah, OJK Kalteng menggunakan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai acuan. Indeks ini mengukur tiga dimensi utama: penggunaan layanan, ketersediaan lembaga keuangan, serta kedalaman layanan (cakupan produk dan kepemilikan rekening).
Andrianto mengapresiasi capaian positif TPAKD sepanjang tahun 2025, terutama dalam peningkatan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan berbagai produk keuangan lainnya. Ia berharap rakor ini menghasilkan program kerja yang lebih tepat sasaran.
“Dengan sinergi yang kuat, kita tidak hanya memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(jes)




Tinggalkan Balasan