Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Taufik Nugraha

WARTABARITO.ID, Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Taufik Nugraha, menilai Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memastikan program pemerintah dapat diterjemahkan secara efektif hingga tingkat desa dan kelurahan.

Rakor yang digelar di GOR Indoor, Jalan Tjilik Riwut Km 5,5, Kota Palangka Raya, Kamis (6/8/2026), mempertemukan unsur pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan.

Taufik mengapresiasi forum tersebut karena koordinasi lintas pemerintahan dinilai menjadi kunci agar kebijakan pembangunan tidak berhenti di tingkat provinsi maupun kabupaten.

“Desa dan kelurahan adalah ujung tombak pelayanan. Karena itu, koordinasi harus kuat agar program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Taufik, Jumat (7/8/2026).

Ia menilai paparan Bupati Barito Utara H. Shalahuddin mengenai 11 Program Unggulan dan 12 Program Prioritas memperlihatkan pentingnya menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pusat.

Sejumlah program seperti Huma Betang, pasar murah, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Merah Putih, kata Taufik, membutuhkan dukungan pemerintahan desa dan kelurahan agar pelaksanaannya efektif dan tepat sasaran.

“Program pusat dan provinsi harus diterjemahkan dengan baik di daerah. Kepala desa dan lurah harus memahami arah kebijakan serta mampu membangun koordinasi dengan pemerintah di atasnya,” katanya.

Selain sinkronisasi program, Taufik meminta pemerintah desa dan kelurahan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Terlebih, Pemkab Barito Utara telah menetapkan status siaga karhutla mulai 1 Agustus hingga 30 September 2026.

Menurutnya, status siaga harus diikuti tindakan nyata berupa pemantauan, pencegahan dan edukasi masyarakat di tingkat paling bawah.

“Karhutla tidak boleh hanya ditangani ketika api sudah muncul. Pencegahan harus dimulai sejak dini. Pemerintah desa dan masyarakat memiliki peran penting dalam mendeteksi dan mencegah potensi kebakaran,” tegasnya.

Taufik juga mendukung arahan Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran mengenai efisiensi anggaran, tata kelola pertanahan, pemberantasan narkoba, pemutakhiran data sosial ekonomi, penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta kerukunan.

Ia berharap seluruh hasil Rakor Pemdeskel segera ditindaklanjuti oleh masing-masing pemerintah daerah sehingga forum tersebut menghasilkan langkah nyata, bukan sekadar agenda koordinasi tahunan.

“Yang kita harapkan adalah tindak lanjut konkret. Pemerintahan desa dan kelurahan harus semakin kuat, akuntabel dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.(jes)