SERAHKAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI - Anggota DPRD Barito Utara H. Suparjan Efendi dari Fraksi PDIP menyerahkan pemandangan umum fraksi kepada Ketua DPRD Barito Utara pada rapat paripurna masa sidang II di gedung DPRD setempat, Selasa (14/7/2026).(foto: WB)

WARTABARITO.ID, Muara Teweh – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara meminta Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mempercepat pemerataan pembangunan sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sikap tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, H. Suparjan Efendi, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD di Gedung DPRD Barito Utara, Selasa (14/7/2026).

Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima Raperda tersebut untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Fraksi juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-11 kali secara berturut-turut.

Menurut H. Suparjan Efendi, keberhasilan mempertahankan opini WTP harus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Prestasi ini patut diapresiasi, namun hendaknya menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah sehingga APBD benar-benar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan PAD, memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk mendukung program-program prioritas, serta mengevaluasi perangkat daerah yang realisasi penyerapan anggarannya masih rendah.

Selain itu, pemerintah daerah diminta memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif.

Di sektor pembangunan, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan, percepatan penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), pengendalian inflasi, perlindungan terhadap kelompok rentan dan pelaku UMKM, serta pemerataan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, air bersih, sanitasi, dan jaringan listrik hingga seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.

Fraksi juga meminta pemerintah daerah menegakkan secara konsisten peraturan daerah terkait penataan pedagang kaki lima (PKL) dan kios yang mengganggu ketertiban lalu lintas di kawasan perkotaan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman.(jes)