Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Nety Herawati

WARTABARITI.ID, Muara Teweh – DPRD Kabupaten Barito Utara meminta satuan pendidikan meningkatkan langkah perlindungan terhadap peserta didik menyusul kondisi kabut asap yang semakin pekat di sejumlah wilayah sejak awal Agustus 2026.

Ketua Komisi I DPRD Barito Utara, Hj Nety Herawati, menilai kondisi kualitas udara saat ini perlu menjadi perhatian serius karena anak-anak merupakan kelompok yang rentan mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.

“Kita melihat kabut ini mulai sangat parah sejak awal Agustus. Saat ini kita tidak lagi bisa menghirup udara yang bersih dan jarak pandang juga tidak terlalu jauh akibat kabut,” ujar Hj Nety Herawati saat ditemui di ruang Komisi I DPRD Barito Utara, Kamis (20/8/2026).

Menurut Nety, munculnya kabut asap tidak serta-merta dapat dipastikan berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Barito Utara. Asap juga berpotensi terbawa angin dari wilayah kabupaten lain di sekitar Barito Utara.

Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan memberikan arahan kepada sekolah dan tenaga pendidik agar mengambil langkah pencegahan, terutama dalam melindungi siswa dari paparan udara yang tidak sehat.

Salah satu langkah yang dinilai perlu diterapkan adalah mengimbau peserta didik menggunakan masker, khususnya ketika berada di luar ruangan maupun saat melakukan aktivitas yang berpotensi terpapar kabut asap.

“Terutama anak-anak sekolah, kita harapkan Dinas Pendidikan memberikan arahan kepada guru-guru untuk mengantisipasi anak-anak kita terserang penyakit seperti asma, pilek dan penyakit lainnya,” katanya.

Selain persoalan kabut asap, Nety meminta sekolah memperketat pengawasan terhadap makanan yang dijual di lingkungan pendidikan. Menurutnya, makanan yang dikonsumsi siswa harus dipastikan aman dan higienis guna mencegah munculnya gangguan kesehatan seperti muntaber dan sakit perut.

Dalam kesempatan tersebut, Nety juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Barito Utara. Berdasarkan laporan yang diterima Komisi I DPRD, tingkat konsumsi makanan MBG di sejumlah sekolah penerima program masih tergolong rendah.

“Dari laporan yang kami terima, di sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan MBG hanya terserap sekitar 40 sampai 50 persen. Tidak semuanya termakan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, rendahnya konsumsi tersebut diduga dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain perbedaan selera peserta didik, menu yang dinilai kurang bervariasi, serta ketidaksesuaian jenis makanan dengan preferensi anak.

Kondisi itu, lanjut Nety, perlu menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait agar program MBG tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik.

“Kita tetap mendukung apapun kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Kalau tujuannya untuk anak bangsa dan mencerdaskan generasi, kita dukung sepenuhnya. Namun manfaat yang diberikan itu apakah benar-benar bisa dinikmati atau diserap masyarakat secara maksimal, ini yang perlu kita evaluasi,” tegasnya.

Selain meningkatkan kualitas pelaksanaan, Nety juga mendorong pemerataan program MBG. Ia menilai manfaat program tersebut saat ini masih lebih banyak dirasakan sekolah di wilayah perkotaan, sedangkan sejumlah sekolah di pedesaan belum memperoleh layanan serupa.

Menurutnya, pemerataan perlu menjadi perhatian karena anak-anak di desa juga membutuhkan dukungan pemenuhan gizi untuk menunjang pertumbuhan dan proses belajar.

“Kalau kita melihat kondisi di desa, makanan sederhana saja mereka bisa makan. Tetapi mereka juga membutuhkan program seperti ini. Jangan sampai hanya sekolah di kota yang menikmati MBG, sementara sekolah di desa belum mendapatkannya,” pungkasnya.(jes)