PEMBUKAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK-Bupati Barito Utara H Shalahuddin membuka secara resmi kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di Aula Bappedarida setempat, Kamis (12/2/2026).(foto:WB)

WARTABARITO.ID, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai langkah awal penyusunan arah pembangunan daerah. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, ST., MT. di Aula Bapperida Muara Teweh, Kamis (12/2/2026).

Forum konsultasi publik ini dihadiri Wakil Bupati, unsur pimpinan dan anggota DPRD Barito Utara, Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, kepala perangkat daerah, camat se-Barito Utara, pimpinan instansi vertikal, perbankan, pihak perusahaan, serta tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, insan pers, dan peserta lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Shalahuddin menegaskan bahwa konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam memastikan penyusunan RKPD berjalan partisipatif serta sesuai kebutuhan masyarakat.

“RKPD adalah dokumen strategis yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah setiap tahun. Karena itu, masukan dari seluruh pihak sangat diperlukan agar perencanaan yang disusun tepat sasaran,” ujar Shalahuddin.

Ia menambahkan, RKPD 2027 juga merupakan bagian dari pelaksanaan RPJMD Barito Utara 2025–2029, khususnya Tahap II yang menitikberatkan pada penguatan sektor unggulan serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai penggerak transformasi ekonomi daerah.

Pada kesempatan tersebut, Shalahuddin turut memaparkan program prioritas yang akan menjadi fokus dalam RKPD 2027, yakni “11.12 GASPOL”. Program ini mencakup 11 program unggulan yang menyasar peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Beberapa program yang disampaikan antara lain pendidikan gratis 16 tahun, beasiswa prestasi, layanan kesehatan melalui BPJS gratis, balai latihan kerja, bantuan alat berat, santunan sosial, insentif bagi pengurus adat dan tokoh agama, ambulans desa dan sarana air bersih, peningkatan kesejahteraan ASN/PPPK/tenaga kontrak, bantuan tugas belajar S2/S3, hingga penguatan lembaga adat.

Selain itu, terdapat 12 kegiatan prioritas infrastruktur yang diarahkan pada penguatan konektivitas dan pelayanan dasar. Fokus pembangunan infrastruktur tersebut meliputi pembangunan tiga jembatan utama, pelebaran jalan dalam kota dan akses bandara, penataan kawasan Muara Teweh Baru, pembangunan sport center di ibu kota kecamatan, Waterfront City, SPAM IKK, rehabilitasi RSUD Muara Teweh, penataan kawasan eks Bandara Beringin, hingga normalisasi Sungai Bengaris.

Bupati menekankan bahwa seluruh target program dan kegiatan tidak dapat dijalankan sendiri, melainkan memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, instansi terkait, serta seluruh pemangku kepentingan.

Ia juga memastikan pemerintah daerah membuka ruang masukan hingga tahap finalisasi RKPD. Setiap usulan yang masuk akan dicatat dan diverifikasi sebagai bagian dari penguatan dokumen perencanaan.

“2027 adalah tahun aksi 11.12 GASPOL. Dengan gotong royong, transparansi, dan akuntabilitas, saya yakin target pembangunan dapat kita capai bersama,” tegasnya.

Forum konsultasi publik ini menjadi momentum untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyatukan arah kebijakan pembangunan agar pelaksanaan RKPD 2027 berjalan terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan.(jes)