BUPATI PIMPIN RAKOR-Bupati H. Shalahuddin, didampingi Wabup Felix Sonadie Y. Tingan, dan Sekda Muhlis memimpin rapat koordinasi terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Elpiji 3 Kg di wilayah Kabupaten Barito Utara. Rapat berlangsung di Aula Setda Lantai I, Selasa (13/1/2026).(foto: WB)

WARTABARITO.ID, Muara Teweh – Guna menjawab keresahan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Barito Utara merespons cepat fenomena kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Elpiji 3 Kg dengan mengadakan rapat koordinasi lintas instansi. Pertemuan yang digelar di Aula Setda, Selasa (13/1/2026), ini bertujuan merumuskan langkah strategis dan pengawasan yang lebih efektif.

Dipimpin langsung oleh Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, rapat dihadiri pula oleh Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, serta para kepala dinas dan asisten terkait. Bupati menegaskan bahwa situasi ini merupakan kondisi khusus yang memerlukan penanganan terpadu. “Kita tidak boleh diam melihat antrean panjang dan adanya indikasi penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Koordinasi dan tindakan nyata adalah kunci,” tegasnya.

Sekretaris Daerah Muhlis menambahkan bahwa pola kelangkaan ini cenderung berulang, menjadi sorotan publik, terutama di platform media sosial. “Keluhan warga kerap muncul karena SPBU hanya beroperasi singkat akibat stok habis. Ini yang harus kita pecahkan bersama,” ujar Muhlis.

Sebagai langkah awal konkret, rapat menghasilkan dua usulan kebijakan utama. Pertama, akan diberlakukan penjadwalan khusus pengisian bahan bakar untuk kendaraan dinas pemerintah (pelat merah) di luar jam padat masyarakat. Kebijakan ini diharap dapat mengurangi beban antrean di SPBU pada jam operasi normal.

Kedua, akan segera dibentuk tim atau grup koordinasi khusus penanganan BBM dan LPG 3 Kg. Tim ini bertugas memantau ketersediaan stok dan kondisi di lapangan secara harian, serta menjadi pusat informasi dan respons cepat jika terjadi gangguan distribusi. “Dengan adanya tim ini, kami ingin membangun sistem peringatan dini dan respons yang transparan, sehingga langkah penanganan bisa terlihat jelas oleh masyarakat,” jelas Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Kasatpol PP juga menyampaikan laporan perkembangan terkini di lapangan serta upaya pengawasan yang telah diintensifkan untuk mencegah penimbunan dan penjualan tidak wajar.

Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen untuk mengurai simpul persoalan distribusi energi, mendorong pengawasan yang lebih ketat, dan memulihkan ketersediaan kedua komoditas vital tersebut bagi masyarakat.(jes)