Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara Ardianto

WARTABARITO.ID, Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara, Ardianto, meminta Pemerintah Kabupaten Barito Utara segera menyiapkan langkah nyata dalam menangani persoalan masyarakat yang masih terlibat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Permintaan tersebut disampaikan Ardianto di Muara Teweh, Rabu (20/5/2026), menyusul masih adanya warga yang harus berhadapan dengan proses hukum akibat aktivitas pertambangan ilegal.

Menurut Ardianto, sebagian besar masyarakat yang bekerja di sektor PETI terpaksa memilih pekerjaan tersebut karena faktor ekonomi dan terbatasnya lapangan pekerjaan lain yang dapat menopang kebutuhan keluarga.

“Mayoritas mereka bekerja karena tuntutan hidup. Karena itu, penanganannya tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi juga harus disertai solusi yang memberikan harapan bagi masyarakat,” ujarnya.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Barito Utara itu menilai pemerintah daerah perlu segera mengambil peran lebih aktif melalui program pendampingan dan pemberdayaan ekonomi bagi warga terdampak.

Ia juga meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pendataan masyarakat yang terlibat aktivitas PETI agar dapat diberikan pembinaan dan edukasi terkait risiko hukum maupun keselamatan kerja.

“Pendataan penting dilakukan supaya masyarakat bisa diberikan pemahaman sekaligus diarahkan kepada usaha yang legal dan lebih aman,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Barito Utara tersebut.

Selain itu, Ardianto mendorong pemerintah daerah menyiapkan program transisi bagi masyarakat, termasuk membuka peluang usaha alternatif, pelatihan keterampilan, bantuan sosial, hingga dukungan terhadap legalisasi usaha pertambangan rakyat sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, pendekatan humanis dan pemberdayaan ekonomi akan lebih efektif dalam mengurangi aktivitas PETI dibanding hanya mengedepankan tindakan penindakan hukum.

“Kami berharap pemerintah daerah hadir memberikan solusi konkret agar masyarakat memiliki pilihan pekerjaan lain yang lebih layak dan tidak terus bergantung pada aktivitas ilegal,” pungkasnya.(jes)