Kendala Lahan dan SDM Hambat 55 Unit KDMP di Barito Utara, DPRD Janji Cari Solusi

RDP BERSAMA DPRD-Dinas Nakertranskop-UKM Barito Utara rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD terkait pembangunan KDMP di Barito Utara, Rabu (8/4/2026) di ruang rapat DPRD.(WB:Dok Disnakertranskop UKM)
WARTABARITO.ID, Muara Teweh – Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Barito Utara masih tersendat. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM (Disnakertrankop UKM) setempat melaporkan setidaknya 55 unit KDMP belum memiliki lokasi atau lahan untuk pembangunan gerai fisik, di samping berbagai kendala operasional lainnya.
Permasalahan ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Disnakertrankop UKM Barito Utara dan DPRD setempat pada Rabu (8/4/2026). Kepala Dinas Nakertranskop UKM Barito Utara, M Mastur, menjelaskan bahwa pihaknya telah memaparkan secara rinci hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan.
“DPRD sudah menerima pemaparan kita. Para anggota legislatif menyimak dan menampung semua kendala untuk nantinya dipetakan serta dicarikan solusi,” ujar Mastur, Sabtu (11/4/2026).
Mastur mengungkapkan, kendala utama yang paling mendesak adalah sulitnya mendapatkan lahan strategis yang sesuai spesifikasi. Lahan yang dibutuhkan harus bebas banjir dan siap bangun, namun ketersediaannya sangat terbatas.
Selain persoalan lahan, belum adanya kantor atau gerai representatif menjadi hambatan serius dalam operasional KDMP. Mastur juga menyoroti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta belum adanya perencanaan usaha yang berbasis potensi lokal, sehingga pengembangan koperasi berjalan lambat.
“Keterbatasan SDM dan belum adanya perencanaan usaha sesuai potensi yang ada, juga menjadi kendala,” tambahnya.
Faktor lain yang turut menghambat adalah keterbatasan permodalan dan dukungan anggaran Dana Desa yang masih dalam proses. Ditambah lagi adanya sejumlah pengurus yang mengundurkan diri serta belum tersedianya anggaran operasional, khususnya untuk koperasi di tingkat kelurahan.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap koordinasi dengan DPRD dan pihak terkait dapat segera mengatasi berbagai persoalan ini, sehingga KDMP mampu berfungsi optimal dalam mendorong perekonomian masyarakat desa.(jes)




Tinggalkan Balasan