DPRD HADIRI MUSRENBANG RKPD-Anggota DPRD Barito Utara menghadiri Musrenbang RKPD di Kecamatan Montallat dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah, Jumat (6/2/2026).(WB:Dok Sekwan Barut)

WARTABARITO.ID, Muara Teweh – Berbagai persoalan mendasar, mulai dari infrastruktur yang tertinggal hingga penghargaan bagi tokoh masyarakat, mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Montallat, Jumat (6/2/2026). Forum yang digelar di Aula Kecamatan tersebut menjadi tahap krusial untuk menjaring usulan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Utara yang hadir secara aktif menyampaikan dan mengawal sejumlah aspirasi krusial yang telah dikumpulkan selama reses di Daerah Pemilihan (Dapil) IV. Usulan tersebut diharapkan dapat diakomodasi dalam perencanaan anggaran tahun depan.

Suhendra, salah satu anggota dewan, menyoroti kondisi infrastruktur transportasi dan penanganan bencana. Ia mengajukan prioritas penyelesaian jalan menuju feri penyeberangan Montallat II, pembangunan turap di Pasar Lama, serta penanganan longsor di sekitar SDN 2 Tumpung Laung II.

Sementara itu, Rujana Anggraini mengalihkan perhatian pada ketimpangan layanan kesehatan. “Masih ada daerah seperti Desa Pepas yang belum memiliki fasilitas kesehatan sama sekali, dan Desa Malegoi di Kelurahan Montallat I yang membutuhkan pembangunan puskesmas pembantu (pustu) baru,” ujarnya. Ia menekankan bahwa mengingat kerentanan daerah tersebut terhadap banjir, pembangunan seharusnya mengadopsi konsep bangunan panggung.

Di bidang energi, Rujana menyatakan telah melakukan koordinasi dengan PLN Banjarbaru terkait keluhan masyarakat Desa Sikan perihal jaringan listrik. Namun, pihak PLN menyatakan masih terkendala akses jalan untuk mobilisasi peralatan.

Aspirasi lain disampaikan oleh Naruk Saritani yang mendorong pemberian insentif bagi para tokoh dan pelayan masyarakat, seperti damang, mantir adat, penghulu, marbot, hingga ketua RT/RW dan guru sekolah minggu. “Insentif ini bentuk penghargaan atas peran mereka menjaga harmoni dan membantu pemerintah,” jelas Naruk.

Musrenbang tingkat kecamatan ini diharapkan menjadi jembatan yang efektif antara kebutuhan riil di lapangan dengan perencanaan anggaran daerah. Semua usulan yang tercatat akan dibawa ke forum musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi untuk diperjuangkan masuk ke dalam RKPD 2027, sebagai wujud komitmen DPRD mengawal aspirasi konstituen.(jes)