DPRD Barito Utara dari Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) H. Tajeri

WARTABARITO.ID, Muara Teweh – Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Barito Utara menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan APBD 2026. Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Barito Utara, H. Tajeri, dalam penyampaian pendapat akhir fraksi pada Rapat Paripurna, Senin (1/12/2025).

Dalam paparannya, H. Tajeri menyoroti alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik yang mencapai Rp1,714 triliun atau 52,664 persen dari total belanja daerah. Anggaran tersebut mencakup pembangunan berbagai fasilitas publik seperti jalan, jembatan, air bersih, sarana kesehatan, dan pendidikan hingga ke pelosok desa.

Meski angkanya besar, ia mengingatkan agar dinas terkait tidak mengendurkan pengawasan. Menurutnya, berbagai kasus kekurangan volume pekerjaan pada proyek-proyek terdahulu tidak boleh kembali terulang.

Kondisi Pendidikan Dinilai Masih Buruk
H. Tajeri juga menyoroti kondisi sarana pendidikan di Barito Utara yang dinilai masih jauh dari standar. Ia menemukan beberapa sekolah mengalami kerusakan pada ruang belajar, minimnya sarana penunjang seperti meja, kursi, papan tulis dan fasilitas sanitasi.

“Bahkan ada sekolah yang hanya belajar dua jam, masuk pukul 08.00 dan pulang pukul 10.00. Ini patut menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Ia juga meminta Dinas Pendidikan memperbaiki rumah dinas guru dan penjaga sekolah yang kondisinya tidak layak.

Fasilitas Kesehatan Minim, Tenaga Medis Terbatas
Di bidang kesehatan, Fraksi KIR menilai masih banyak fasilitas layanan dasar yang belum optimal. Tajeri menyebut masih ada Puskesmas yang tidak memiliki dokter, fasilitas kesehatan kurang memadai, dan tenaga medis yang sangat terbatas.
Selain itu, banyak Pustu yang jarang buka dengan berbagai alasan, sehingga masyarakat tidak memperoleh pelayanan yang seharusnya.

Ia mendorong Pemda untuk menguliahkan dokter muda menjadi spesialis melalui program beasiswa dengan perjanjian kerja yang jelas agar layanan kesehatan dapat ditingkatkan.

PUPR Diminta Responsif Terhadap Kerusakan Jalan
Dalam hal infrastruktur, ia mengkritisi lambannya penanganan jalan rusak dan jembatan di berbagai wilayah. Menurutnya, sejumlah usulan yang telah disampaikan belum mendapatkan tindak lanjut dari Dinas PUPR. “Ini fakta yang kami temukan saat turun ke lapangan,” tegasnya.

Petani Keluhkan Pupuk dan Bibit, RPH Tak Kunjung Berfungsi
Pada sektor pertanian, ia menyampaikan banyak keluhan petani mengenai kelangkaan pupuk dan tingginya harga di pasaran. Petani juga berharap adanya bantuan bibit sawit maupun palawija untuk meningkatkan produktivitas.

Selain itu, Tajeri mempertanyakan keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) yang sudah lama dibangun namun belum beroperasi. Padahal, peraturan daerah sebagai dasar operasionalnya sudah disahkan.
“Berapa besar anggaran yang sudah digelontorkan? RPH harus segera difungsikan agar dapat memberi kontribusi bagi PAD,” ujarnya.

Melalui pendapat akhir tersebut, Fraksi KIR mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan APBD 2026 secara serius dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan seluruh masyarakat Barito Utara. (jes)