RAKOR MASALAH BBM DAN KARHUTLA-Pemerintah Kabupaten Barito Utara melaksanakan rapat koordinasi terkait masalah penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sekaligus pengawasan distribusi BBM dan LPG, di Aula Setda Lantai I, Selasa siang (18/8/2026).(WB:Dok. Diskominfosandi)

WARTABARITO.ID, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan Karhutla serta pengawasan BBM dan LPG yang digelar di Aula Setda Lantai I, Selasa siang (18/8/2026). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Barito Utara Drs. Muhlis dan dihadiri Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, S.T., M.T., Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, unsur Forkopimda serta kepala perangkat daerah terkait.

Dalam rapat, Kepala Pelaksana BPBD Barito Utara H. Mochamad Ikhsan, A.K.S. memaparkan kondisi terkini serta langkah deteksi dini Karhutla. Sementara Kepala Dinas Perdagangan dan Distribusi H. Mastur, S.E., M.M. menyampaikan perkembangan ketersediaan dan harga BBM di wilayah Barito Utara.

Bupati H. Shalahuddin menegaskan bahwa kondisi musim kemarau membutuhkan kesiapan seluruh unsur pemerintah dan aparat, terutama di wilayah yang memiliki potensi Karhutla.

Ia meminta personel pemadam diperkuat dan patroli ditingkatkan guna mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Di sisi lain, pengawasan terhadap distribusi BBM dan LPG juga harus dilakukan secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan maupun praktik penimbunan.

“Apabila ditemukan indikasi penimbunan, penyalahgunaan atau pelanggaran dalam distribusi BBM, segera koordinasikan dengan aparat dan instansi berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Bupati juga menginstruksikan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang melibatkan lintas instansi. Satgas tersebut diarahkan untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM sekaligus mendukung upaya mitigasi dan penanganan Karhutla secara terpadu.

Menurut Shalahuddin, ketersediaan energi dan perlindungan masyarakat merupakan dua hal yang harus mendapat perhatian serius, khususnya di tengah kondisi kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko Karhutla serta memengaruhi kebutuhan energi masyarakat.

Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan menambahkan, penanganan Karhutla dan pengawasan distribusi BBM membutuhkan sinergi seluruh pihak. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perangkat daerah hingga masyarakat diminta menjalankan peran masing-masing secara terpadu.

“Penanganan Karhutla dan pengamanan distribusi BBM tidak bisa dilakukan secara sektoral. Seluruh elemen harus bersinergi menjaga daerah agar terhindar dari ancaman bencana maupun gangguan terhadap ketersediaan energi,” ujarnya.

Melalui rakor tersebut, Pemkab Barito Utara menegaskan komitmennya untuk memperkuat pencegahan Karhutla, menindak pelanggaran distribusi BBM, serta memastikan ketersediaan energi tetap terjaga bagi masyarakat.(jes)