HADIRI RAKOR – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin saat menghadiri Rakor Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (13/8/2026). (WB: Dok. Diskominfosandi)

WARTABARITO.ID, Palangka Raya – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menegaskan komitmennya untuk memperkuat integritas aparatur dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Komitmen tersebut disampaikan usai dirinya menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (13/8/2026).

Rakor yang dipimpin Gubernur Kalimantan Tengah itu diikuti para kepala daerah se-Kalimantan. Bupati Shalahuddin hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara Muhlis, Inspektur Kabupaten Barito Utara, serta Plt. Kepala Dinas PUPR.

Menurut Shalahuddin, upaya pencegahan korupsi harus menjadi bagian dari pelaksanaan pemerintahan sehari-hari dan dimulai dari integritas setiap aparatur.

“Pencegahan korupsi harus dimulai dari komitmen dan integritas seluruh aparatur pemerintahan. Kita harus memastikan setiap program dan kegiatan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Shalahuddin di Palangka Raya.

Ia menilai koordinasi dan sinergi antarpemerintah daerah diperlukan untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Shalahuddin menegaskan, pemerintahan yang bersih dan transparan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat serta memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

“Melalui rakor ini, kita memperkuat langkah bersama agar penyelenggaraan pemerintahan semakin baik, bersih dan berintegritas. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara, lanjutnya, akan terus memperkuat pengawasan internal, meningkatkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah.(jes)