Dewan Desak Pemkab Barito Utara Selesaikan Regulasi Tata Ruang demi Efektivitas Pembangunan

ANGGOTA DPRD HADIRI MUSRENBANG RKPD 2027-Anggota DPRD Barito Utara H Taufik Nugraha dan anggota DPRD lainnya saat menghadiri kegiatan Musrenbang RKPD tahun 2027 Kabupaten Barito Utara, di gedung Balai Antang Muara Teweh, Kamis (5/3/2026).(foto:WB)
WARTABARITO.ID, Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Taufik Nugraha, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara untuk mengakselerasi penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Desakan ini disampaikan menyusul adanya sejumlah proyek strategis daerah yang terkendala administrasi akibat ketidaksesuaian status lahan.
Hal itu ia ungkapkan dalam sidang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang berlangsung di Gedung Balai Antang, Muara Teweh, Kamis (5/3/2026).
Menurut politisi tersebut, keberadaan kawasan Hutan Produksi yang masih tercantum dalam regulasi tata ruang saat ini menjadi ganjalan bagi realisasi pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Ia menilai, jika revisi tidak segera dituntaskan, maka program pembangunan yang telah direncanakan berisiko terus tertunda.
“Kita ingin regulasi ini segera rampung. Jangan sampai pembangunan terhambat hanya karena urusan administrasi kawasan. Pemerintah daerah harus bergerak cepat menyesuaikan dokumen perencanaan dengan kondisi lapangan,” tegasnya.
Tak hanya soal tata ruang, dalam kesempatan tersebut H. Taufik Nugraha juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah memastikan layanan sekolah dasar dan menengah terbebas dari biaya tambahan yang tidak resmi.
“Pendidikan adalah hak dasar. Jangan sampai ada masyarakat yang keberatan secara ekonomi justru terbebani pungutan di sekolah. Pengawasan terhadap hal ini perlu diperketat,” imbuhnya.
Di bidang kesehatan, ia menyoroti disparitas layanan antara perkotaan dan pedesaan. Ia mengusulkan agar pemerintah melakukan pemerataan distribusi tenaga kesehatan, terutama perawat, serta menambah fasilitas pendukung di desa-desa terpencil yang selama ini sulit dijangkau.
“Jangan sampai warga di pelosok kesulitan mendapatkan akses kesehatan karena tidak ada tenaga medis atau puskesmas yang jauh. Ini tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
Dalam forum tahunan tersebut, pihaknya berharap seluruh masukan yang disampaikan dapat diakomodir dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga pembangunan di Barito Utara tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.(jes)




Tinggalkan Balasan