Ketua Komisi II DPRD Barito Utara H Taufik Nugraha

WARTABARITO.ID, Muara Teweh – Penerimaan tiga set alat berat baru oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Utara menjadi perhatian serius dari dewan perwakilan rakyat daerah. Anggota DPRD setempat, H. Taufik Nugraha, mendorong agar peralatan senilai Rp 33,54 miliar ini dioperasikan secara maksimal untuk mendongkrak pembangunan infrastruktur dasar.

“Kedatangan alat berat seperti bulldozer, grader, dan excavator ini adalah modal besar. Saat ini, fokus kita harus beralih dari pengadaan ke optimalisasi. Alat-alat ini harus segera turun ke lapangan, mengerjakan ruas jalan yang rusak, mengoptimalkan irigasi untuk petani, dan membuka akses ke daerah-daerah terpencil,” tekan Taufik dalam keterangannya di Muara Teweh, Jumat (12/12/2025).

Taufik menyatakan, komitmen DPRD tidak berhenti pada tahap apresiasi. Dewan akan memainkan peran pengawasan strategis untuk memastikan alat berat tersebut memberikan dampak nyata. Pola distribusi yang telah dirancang Dinas PUPR, dengan penempatan di tiga kluster wilayah (Teweh Timur–Gunung Purei, Gunung Timang–Montallat, dan Teweh Baru–Teweh Selatan), disebutnya sebagai peta jalan awal yang baik untuk pemerataan.

“Pengawasan kami nanti akan menyasar pada output kerja. Berapa kilometer jalan yang diperbaiki? Seberapa luas jaringan irigasi yang dinormalkan? Itu indikator keberhasilan yang kongkrit. Skema penempatan tiga titik ini harus benar-benar menjadi pengungkit pembangunan di enam kecamatan target,” paparnya.

Lebih lanjut, politisi ini mengingatkan bahwa keberhasilan program infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan alat, tetapi juga oleh perawatan dan manajemen operasional yang baik. Ia meminta jaminan dari eksekutif agar terdapat mekanisme perawatan yang rutin dan sumber daya operator yang mumpuni agar aset daerah ini memiliki umur pakai yang panjang dan berkelanjutan.

“Kami ingin alat berat ini menjadi tulang punggung pembangunan jangka menengah, bukan hanya seremonial belaka. Untuk itu, sinergi dan koordinasi intensif antara DPRD sebagai pengawas anggaran dan Dinas PUPR sebagai pelaksana teknis mutlak diperlukan,” tandas Taufik.

Ia menutup pernyataan dengan optimisme bahwa dengan pengawasan dan sinergi yang baik, peningkatan konektivitas dan perbaikan infrastruktur dasar akan segera dirasakan masyarakat, yang pada gilirannya dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, terutama dari sektor pertanian dan perdagangan hasil bumi.(jes)