Ketua Komisi III DPRD Barito Utara H Tajeri

WARTABARITO.ID, Muara Teweh – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Utara, DR H Tajeri, mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) sekaligus melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pengelolaan aset daerah.

Ia menilai, di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati saat ini, mulai terlihat adanya perubahan positif, terutama melalui kebijakan mutasi jabatan serta pengaturan cuti ASN sebagai bagian dari upaya penataan internal birokrasi.

“Langkah-langkah yang diambil menunjukkan adanya komitmen dalam memperbaiki disiplin ASN. Ini tentu perlu didukung agar berdampak luas bagi peningkatan kinerja aparatur,” ujar Tajeri, Kamis (26/3/2026).

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pelanggaran masih terjadi di lapangan, salah satunya terkait penggunaan kendaraan dinas yang tidak sesuai aturan, termasuk untuk keperluan di luar daerah tanpa izin resmi.

“Permasalahan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Harus ada pengawasan dan penindakan yang konsisten agar kedisiplinan benar-benar ditegakkan,” tegasnya.

Selain aspek kedisiplinan, Tajeri juga menyoroti sektor pembangunan, khususnya proyek infrastruktur yang dinilai masih memerlukan evaluasi. Ia mengingatkan agar perencanaan program lebih matang sehingga tidak menimbulkan proyek yang terhenti atau tidak optimal.

“Program pembangunan harus berbasis kebutuhan masyarakat dan disusun dengan perencanaan yang tepat agar anggaran tidak terbuang sia-sia,” katanya.

Terkait mutasi dan promosi jabatan, ia menekankan pentingnya prinsip profesionalitas dengan menempatkan ASN sesuai kompetensi dan keahlian masing-masing.

“Jika penempatan dilakukan secara tepat, maka kinerja pemerintahan akan semakin maksimal dan pelayanan publik bisa lebih baik,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti persoalan aset daerah yang hingga kini masih menjadi perhatian, seperti pengelolaan tanah dan kendaraan dinas yang belum tertata optimal.

“Banyak laporan yang kami terima terkait aset yang tidak jelas status maupun pemanfaatannya. Ini harus segera dibenahi agar tidak menimbulkan kerugian bagi daerah,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat terus melakukan pembenahan di berbagai sektor, seiring dengan semangat kepemimpinan yang baru, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan agar pembangunan daerah berjalan efektif dan sesuai harapan masyarakat,” pungkasnya.(jes)